Kaltimdaily.com – Baru-baru ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim resmi menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim untuk tahun 2026 dengan total anggaran sebesar Rp 15,15 triliun. Penetapan ini terjadi setelah adanya pemotongan signifikan pada bagian transfer pusat, yang mencapai lebih dari Rp 6 triliun.
Gubernur Rudy Mas’ud mengungkapkan bahwa meskipun anggaran telah disetujui, evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri masih perlu dilakukan sebelum anggaran dapat dikelola untuk pembangunan daerah di tahun 2026.
“Setelah semua proses selesai, anggaran sebesar Rp 15,15 triliun akan menjadi APBD Kaltim tahun depan,” ujar Gubernur Rudy Mas’ud usai rapat paripurna.
Meski mengalami pemangkasan, beberapa program unggulan tetap terjaga dan tidak terpengaruh oleh perubahan anggaran tersebut. Program-program seperti Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta program Gratispol dan Jospol, yang menjadi andalan Pemerintah Provinsi bersama Wakil Gubernur Seno Aji, tetap akan dilanjutkan sesuai rencana semula.
Pemangkasan anggaran ini menandai langkah penting bagi Kaltim untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat. Ke depan, Pemprov Kaltim akan lebih fokus pada pengoptimalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pendanaan utama. Gubernur Rudy Mas’ud berharap agar PAD dapat meningkat signifikan, sehingga Kaltim tidak lagi bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.
Pembahasan anggaran sempat mengalami ketegangan, terutama menjelang akhir September 2025, saat Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) disepakati dengan angka yang lebih tinggi, yakni Rp 21,7 triliun. Namun, akibat pemotongan anggaran yang dilakukan pemerintah pusat, Kaltim terpaksa merancang ulang anggaran tersebut, hingga akhirnya terkunci pada angka Rp 15,15 triliun.
Rincian lebih lanjut tentang APBD Kaltim 2026 menunjukkan bahwa pendapatan daerah diperkirakan mencapai Rp 14,25 triliun, dengan kontribusi terbesar berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 10,75 triliun, sementara transfer pusat mengalami penurunan signifikan menjadi Rp 3,13 triliun, lebih rendah dari perkiraan awal yang sebesar Rp 9,33 triliun.
Untuk belanja daerah, Pemprov Kaltim merencanakan anggaran sebesar Rp 15,15 triliun, dengan rincian belanja operasional sebesar Rp 8,16 triliun, belanja modal Rp 1,06 triliun, belanja tidak terduga (BTT) Rp 33,93 miliar, dan belanja transfer sebesar Rp 5,89 triliun. Selain itu, penerimaan pembiayaan daerah diperkirakan mencapai Rp 900 miliar.
Dengan APBD 2026 yang telah final, Pemprov Kaltim diharapkan dapat memaksimalkan potensi pendapatan daerah dan melanjutkan pembangunan yang berkelanjutan meskipun menghadapi tantangan besar akibat pemangkasan dana transfer pusat.
Pemerintah Provinsi Kaltim berkomitmen untuk terus memperkuat ekonomi daerah melalui pemanfaatan PAD dan pengelolaan anggaran yang lebih efisien, guna mendukung berbagai program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.
Ke depan, Kaltim juga diharapkan dapat menciptakan peluang ekonomi baru melalui pengembangan sektor-sektor potensial di luar ketergantungan pada dana pusat, seperti sektor pariwisata, pertanian, dan industri kreatif. Dengan strategi tersebut, Kaltim dapat lebih mandiri secara fiskal, sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. (*)
Udah tau belum? Kaltimdaily.com juga ada di Google News lhooo..
