Kaltimdaily.com, Bontang – Pemerintah Kota Bontang menurunkan 280 petugas gabungan untuk menertibkan sisa bangunan yang berdiri tanpa izin di kawasan Pelabuhan Loktuan, Rabu (5/11/2025). Penertiban ini dilakukan setelah pemerintah memberikan tiga kali surat peringatan kepada para pemilik bangunan yang melanggar aturan.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Bontang, Sony Suwito Adicahyono, menyampaikan bahwa seluruh bangunan yang dibongkar berdiri di atas lahan milik pemerintah dan tidak memiliki izin resmi. Kegiatan pembongkaran melibatkan personel TNI, Polri, Satpol PP, DPMPTSP, dan Dinas Perkimtan, untuk memastikan pelaksanaan berjalan tertib dan aman.
“Sebanyak 280 personel kami turunkan agar penertiban berlangsung lancar tanpa gangguan,” ujar Sony. Ia menambahkan, pembongkaran berlangsung kondusif karena sebelumnya pemerintah telah melakukan sosialisasi dan pendekatan persuasif kepada warga.
Sejumlah pemilik bangunan bahkan memilih untuk membongkar sendiri tempat usaha atau hunian mereka, sementara petugas membantu memindahkan material ke lokasi yang lebih aman. Sony menyebutkan, masih ada sekitar 20 bangunan yang belum dibongkar karena lahannya masih dalam tahap proses pembebasan.
Sementara itu, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program penataan kawasan Pelabuhan Loktuan agar lebih tertib dan layak. Ia juga meminta seluruh petugas di lapangan untuk tetap mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif.
“Utamakan dialog dan ajak masyarakat untuk membongkar sendiri sebelum tindakan tegas dilakukan,” pesan Neni dalam arahannya.
Menurutnya, kawasan pelabuhan memiliki peran vital sebagai gerbang ekonomi dan transportasi Bontang, sehingga tata kelola ruang publik harus dijaga agar tidak semrawut. Pemerintah berkomitmen menjadikan Pelabuhan Loktuan sebagai kawasan strategis yang tertata, aman, dan ramah bagi pelaku usaha maupun masyarakat.
Ke depan, Pemkot Bontang berencana melakukan revitalisasi kawasan pelabuhan dengan memperbaiki akses jalan, memperluas area bongkar muat, serta menyiapkan lokasi relokasi bagi para pedagang yang terdampak penertiban. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang tertib sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi kota.
Dengan dukungan masyarakat dan seluruh pihak terkait, pemerintah optimistis Pelabuhan Loktuan dapat menjadi contoh kawasan pelabuhan modern di Kalimantan Timur, yang mengedepankan ketertiban, kenyamanan, dan keberlanjutan pembangunan. (*)
