Kaltimdaily.com, Nasional – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mempertimbangkan untuk membubarkan Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI). Purbaya menilai bahwa meskipun Satgas ini telah beroperasi cukup lama, kinerjanya tidak memberikan hasil yang signifikan bagi negara.
“Saya lihat sudah terlalu lama, hasilnya juga tidak banyak, malah menimbulkan kegaduhan. Pendapatannya kecil, jadi mungkin akan kami akhiri Satgas itu,” ungkap Purbaya, Sabtu (11/10/2025).
Namun, ia menekankan bahwa keputusan akhir terkait pembubaran Satgas BLBI belum diambil, karena pemerintah masih akan melakukan asesmen lebih lanjut untuk mengevaluasi efektivitas Satgas tersebut.
Satgas BLBI dibentuk pada tahun 2021 oleh Presiden Joko Widodo dengan tujuan untuk menagih dan memulihkan aset negara terkait dana bantuan likuiditas yang diberikan kepada perbankan pada saat krisis ekonomi 1998. Aset yang seharusnya dikembalikan ke negara tergolong besar, dan ini menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk mengembalikan aset negara yang hilang.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, total aset yang bisa dikembalikan oleh BLBI mencapai Rp110,45 triliun, yang terdiri dari tagihan kredit sekitar Rp101 triliun, properti lebih dari Rp8 triliun, dan sisanya berupa valuta asing dan saham.
Masa tugas Satgas BLBI telah beberapa kali diperpanjang, dengan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 30 Tahun 2023 yang memperpanjang masa tugas hingga 31 Desember 2024. Meskipun demikian, ada wacana perpanjangan masa tugas Satgas hingga 2025, karena masih banyak tagihan yang belum terselesaikan dari para obligor dan debitur yang terkait.
Rencana pembubaran Satgas ini menimbulkan berbagai pendapat di masyarakat. Beberapa pihak menganggap langkah ini dapat mempercepat evaluasi kebijakan baru yang lebih efektif dalam menagih dana negara, namun ada juga yang khawatir jika pembubaran dilakukan terlalu cepat, proses pemulihan aset negara yang belum tertagih bisa terhambat.
Pemerintah kini tengah mempertimbangkan langkah terbaik untuk memastikan bahwa penyelamatan keuangan negara tetap berjalan optimal, mengingat dana BLBI yang harus dikembalikan sangat penting bagi perekonomian negara. Dengan adanya pembahasan lebih lanjut mengenai pembubaran Satgas, pemerintah berharap dapat mengambil langkah yang tepat untuk memastikan proses pemulihan berjalan efektif dan efisien.
Ke depannya, keputusan mengenai pembubaran atau perpanjangan Satgas BLBI akan berdampak pada cara pemerintah menangani aset negara yang belum tertagih. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah, terutama dalam menghadapi persoalan pengembalian dana besar yang melibatkan berbagai pihak.
Langkah yang tepat dalam kebijakan ini akan sangat menentukan keberhasilan pemulihan ekonomi negara dalam jangka panjang. (*)
