Kaltimdaily.com, Nasional – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat sebagai topik perdebatan terkait dengan anggaran yang belum maksimal terserap. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa anggaran yang tidak digunakan hingga akhir bulan ini akan dipotong.
Langkah ini diambil untuk menghindari dana negara mengendap tanpa manfaat. Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menyarankan agar anggaran tersebut tidak terburu-buru ditarik, karena penyerapannya masih sesuai dengan rencana yang ada.
Pernyataan tersebut memicu perdebatan di kalangan masyarakat, dengan banyak yang merasa bahwa tarik ulur anggaran ini lebih memperlihatkan persaingan antar pejabat daripada fokus pada kebutuhan rakyat. Sebagian besar warganet mendukung langkah Purbaya dengan alasan bahwa dana yang mengendap dapat disalahgunakan.
Beberapa pihak bahkan menyarankan agar dana MBG dialihkan untuk program yang lebih langsung berdampak, seperti tunjangan bagi pegawai kecil yang bisa meningkatkan daya beli masyarakat dan mendukung UMKM.
Namun, pertanyaan utama yang perlu dijawab adalah mengapa anggaran MBG belum maksimal terserap. Padahal, program ini seharusnya menjadi prioritas nasional dengan tujuan untuk menyehatkan generasi muda melalui pemberian makanan bergizi.
Ketidakterserapan anggaran ini bisa menandakan adanya masalah dalam perencanaan teknis, distribusi yang belum siap, atau hambatan dalam eksekusi program. Kualitas makanan yang disalurkan juga menjadi perhatian penting, mengingat beberapa laporan keracunan makanan di berbagai daerah yang justru mengancam kesehatan anak-anak.
Pemerintah harus segera melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG ini agar bisa lebih tepat sasaran dan efisien. Masyarakat berharap agar anggaran yang telah disiapkan dapat digunakan secara maksimal, tanpa ada celah untuk kepentingan politik atau individu tertentu.
Untuk memastikan program ini berhasil, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan ketat dan memastikan kualitas serta distribusi makanan yang disalurkan benar-benar aman dan bergizi. Jika tidak, MBG bisa berisiko menjadi program yang gagal, yang justru akan memperburuk citra pengelolaan anggaran negara dan menambah ketidakpercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.
