Kaltimdailycom, Internasional – Pemerintah Inggris mengambil langkah strategis dengan memimpin forum virtual yang melibatkan sekitar 35 negara untuk membahas pembukaan kembali Selat Hormuz, jalur pelayaran krusial yang terdampak konflik antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Pertemuan tersebut dijadwalkan berlangsung pada awal April 2026 dan dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Inggris sebagai upaya awal menyusun langkah bersama pascakonflik.
Dalam forum internasional tersebut, berbagai pendekatan akan dibahas untuk memulihkan fungsi Selat Hormuz, mulai dari jalur diplomasi hingga opsi politik dan pengamanan. Inggris menekankan pentingnya menjamin keselamatan kapal serta awaknya, sekaligus menghidupkan kembali distribusi komoditas global yang terganggu akibat situasi keamanan di kawasan.
Selain itu, pembahasan juga mencakup kemungkinan koordinasi militer sebagai langkah lanjutan guna memastikan keamanan pelayaran di Selat Hormuz. Opsi pengerahan kekuatan gabungan menjadi salah satu skenario yang dipertimbangkan demi membuka kembali jalur strategis tersebut secara aman dan berkelanjutan.
Negara-negara yang terlibat dalam forum ini berasal dari berbagai kawasan, termasuk Eropa, Asia, hingga Timur Tengah. Seluruh peserta telah menyatakan komitmen untuk menjaga stabilitas pelayaran di Selat Hormuz, yang menjadi salah satu jalur distribusi energi terpenting di dunia. Meski demikian, Inggris mengakui bahwa upaya pemulihan jalur ini menghadapi tantangan besar, terutama dari sisi keamanan.
Penutupan Selat Hormuz memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian global. Jalur ini diketahui mengalirkan sekitar 20 persen pasokan minyak dunia, serta menjadi rute utama distribusi gas alam cair dan pupuk. Gangguan tersebut memicu lonjakan harga energi global dan mendorong sejumlah negara untuk mengandalkan cadangan strategis mereka.
Di lapangan, ribuan kapal dilaporkan tertahan akibat kondisi tersebut, sementara jumlah kapal yang dapat melintas mengalami penurunan drastis dibandingkan situasi normal. Hal ini semakin mempertegas pentingnya percepatan upaya pembukaan kembali Selat Hormuz demi menjaga stabilitas ekonomi global.
Menariknya, Amerika Serikat tidak masuk dalam daftar undangan forum tersebut, meskipun tetap terlibat secara tidak langsung melalui koordinasi militer di kawasan. Keputusan ini memicu kritik dari Presiden AS yang menilai negara-negara Eropa belum sepenuhnya mendukung langkah militer yang dilakukan Washington.
Di sisi lain, Iran menegaskan melalui pernyataan militernya bahwa Selat Hormuz masih berada di bawah kendali mereka dan akan tetap ditutup bagi pihak yang dianggap sebagai lawan. Sikap ini menunjukkan bahwa situasi di kawasan masih jauh dari stabil dan berpotensi memperpanjang ketegangan.
Kondisi tersebut menandakan bahwa pembukaan kembali Selat Hormuz tidak hanya membutuhkan pendekatan diplomasi, tetapi juga kesepakatan keamanan yang kompleks. Kepentingan berbagai negara yang saling beririsan menjadi tantangan tersendiri dalam mencapai solusi yang dapat diterima semua pihak.
Ke depan, forum internasional ini diharapkan menjadi titik awal terbentuknya kesepakatan global untuk mengembalikan fungsi Selat Hormuz sebagai jalur vital perdagangan dunia. Keberhasilan upaya ini akan sangat menentukan stabilitas pasokan energi dan arah perekonomian global dalam jangka panjang. (*)
