Kaltimdaily.com, Kukar – Kasus dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite di wilayah Kukar atau Kutai Kartanegara berhasil diungkap aparat Kepolisian Daerah Kalimantan Timur. Pengungkapan ini disampaikan dalam konferensi pers di Balikpapan pada Selasa, 7 April 2026.
Pengusutan kasus di Kukar tersebut berawal dari laporan masyarakat yang diterima pada 30 Maret 2026. Informasi itu menyebut adanya aktivitas penyelewengan BBM subsidi yang diduga tidak sesuai peruntukan. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Subdirektorat I Indagsi Ditreskrimsus Polda Kaltim langsung melakukan penyelidikan di lapangan.
Hasil penyelidikan di wilayah Kukar membuahkan temuan signifikan. Aparat berhasil mengamankan sekitar 3.050 liter Pertalite yang diduga akan diperjualbelikan secara ilegal di luar jalur distribusi resmi. Praktik ini dinilai merugikan masyarakat, terutama kelompok yang berhak mendapatkan BBM subsidi.
Kepolisian menegaskan, penindakan ini merupakan bagian dari upaya menjaga distribusi BBM subsidi di Kukar agar tetap tepat sasaran. Selain itu, langkah tegas ini juga dilakukan untuk mencegah praktik ilegal yang berpotensi mengganggu stabilitas pasokan energi di daerah.
Polda Kaltim juga mengimbau masyarakat Kukar untuk turut aktif mengawasi distribusi BBM subsidi. Warga diminta segera melapor jika menemukan indikasi penyimpangan agar dapat segera ditindaklanjuti oleh aparat.
Pengungkapan kasus ini diharapkan menjadi peringatan bagi pelaku penyalahgunaan BBM subsidi di Kukar agar tidak mengulangi perbuatannya. Pengawasan yang ketat dinilai penting untuk memastikan program subsidi pemerintah berjalan optimal dan tepat sasaran.
Kasus di Kukar ini sekaligus menunjukkan bahwa pengawasan distribusi BBM subsidi masih menjadi tantangan serius di daerah. Dengan tingginya kebutuhan energi masyarakat, celah penyimpangan kerap dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan pribadi.
Ke depan, sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat Kukar menjadi kunci utama dalam mencegah praktik serupa. Transparansi distribusi serta penguatan sistem pengawasan di lapangan diharapkan mampu menutup ruang bagi aktivitas ilegal.
Pemerintah dan kepolisian juga didorong untuk terus meningkatkan pengawasan serta penindakan tegas di Kukar. Langkah ini penting guna menjaga keadilan distribusi energi sekaligus melindungi hak masyarakat yang benar-benar membutuhkan BBM bersubsidi. (*)
