Kaltimdaily.com, IKN – Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur memasuki fase penting pembangunan menuju pusat pemerintahan baru Indonesia. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025, pemerintah menegaskan penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara bertahap di kawasan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU).
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyampaikan bahwa dalam waktu dekat sebanyak 1.700 hingga 4.100 ASN akan mulai bertugas di IKN. Jumlah tersebut akan terus bertambah hingga mencapai 9.500 ASN pada 2029. “IKN siap menyambut 4.100 ASN bertugas di IKN,” ujarnya, Senin (29/9/2025).
Perpres tersebut tidak hanya mengatur penempatan ASN, tetapi juga menegaskan status IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028. Basuki menilai kepastian hukum ini menjadi sinyal positif bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor bahwa pembangunan IKN berjalan sesuai arah pembangunan nasional. “Perpres mengatur arah pembangunan nasional, termasuk percepatan pembangunan IKN,” tegasnya.
Dari sisi infrastruktur, tahap pertama pembangunan IKN telah menunjukkan progres nyata. Sejumlah proyek besar yang sudah berdiri di antaranya Istana Garuda, kantor pemerintahan, rumah sakit, Bandara Nusantara, serta 44 menara hunian ASN yang siap ditempati. Selain itu, tujuh tower tambahan masih dalam tahap penyelesaian.
Pemerintah menegaskan bahwa pembangunan IKN bukan hanya pemindahan pusat administrasi negara, melainkan transformasi menuju tata kelola pemerintahan modern dengan standar global. Konsep ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing Indonesia di kancah internasional.
Dengan regulasi yang jelas dan infrastruktur yang mulai rampung, IKN semakin siap menjalankan perannya sebagai pusat pemerintahan baru. Ribuan ASN yang akan ditempatkan menjadi bagian penting dalam proses transisi menuju ibu kota politik pada 2028.
Selain menjadi pusat politik, IKN juga diharapkan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa. Peningkatan aksesibilitas melalui bandara, jalan, dan konektivitas digital akan membuka peluang investasi dan memperkuat jaringan ekonomi regional.
Keberhasilan pembangunan IKN tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga dukungan masyarakat dan dunia usaha. Dengan keterlibatan semua pihak, IKN diharapkan benar-benar menjadi simbol kemajuan bangsa sekaligus warisan pembangunan untuk generasi mendatang. (*)
