Kaltimdaily.com, Hot – Banjir dan longsor yang melanda tiga provinsi di Pulau Sumatra, yaitu Sumatra Utara (Sumut), Aceh, dan Sumatra Barat (Sumbar), telah menyebabkan kerusakan besar dengan korban yang terus bertambah.
Hingga saat ini, jumlah korban tewas tercatat mencapai 753 orang, sementara 650 orang masih hilang dan lebih dari 2.600 orang mengalami luka-luka. Selain itu, ribuan rumah mengalami kerusakan parah, dengan total rumah yang rusak mencapai 9.400 unit, sebagian besar di wilayah terdampak. Meskipun jumlah korban terus meningkat, Presiden Prabowo Subianto belum mengeluarkan keputusan untuk menetapkan bencana ini sebagai status bencana nasional.
Fernando Emas, Direktur Rumah Politik Indonesia, mengungkapkan bahwa status bencana nasional sangat diperlukan agar penanganan dapat lebih terorganisir dan efektif. Menurutnya, mengingat banyaknya korban yang hilang dan terus bertambah, pengumuman status ini akan mempercepat respons pemerintah dalam memberikan bantuan dan mengerahkan sumber daya. “Dengan semakin banyaknya korban, sangat penting bagi pemerintah untuk segera menetapkan status bencana nasional,” ungkap Fernando.
Menurut data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), selain korban jiwa, banyak infrastruktur dan rumah rusak parah akibat bencana tersebut. Hingga Rabu (3/12/2025), 3.600 rumah rusak berat, sementara 2.100 rumah rusak sedang dan 3.700 rumah rusak ringan. BNPB juga mengonfirmasi bahwa pemerintah belum menetapkan status bencana nasional, meskipun penanganan bencana semakin mendesak. Jonathan Victor Rembeth, anggota pengarah BNPB, menjelaskan bahwa pemerintah masih mempertimbangkan berbagai faktor terkait penetapan status ini. Sejarah mencatat bahwa hanya dua bencana yang pernah diakui sebagai bencana nasional, yakni Tsunami Aceh 2004 dan pandemi Covid-19.
Presiden Prabowo Subianto sendiri sudah melakukan kunjungan ke beberapa daerah terdampak, seperti Tapanuli Tengah, Medan, Aceh Tenggara, dan Padang Pariaman, untuk memantau situasi. Meskipun upaya pemantauan terus dilakukan, Fernando menekankan bahwa dengan semakin memburuknya kondisi di lapangan, pemerintah pusat perlu segera mengambil langkah tegas.
Sebagai langkah selanjutnya, masyarakat dan berbagai pihak yang terdampak sangat berharap adanya koordinasi yang lebih baik dan bantuan lebih maksimal dari pemerintah. Penetapan status bencana nasional bukan hanya akan mempercepat proses pemulihan, tetapi juga memberikan akses lebih luas bagi bantuan internasional yang sangat dibutuhkan untuk meringankan beban para korban. Sementara itu, tim SAR dan relawan terus bekerja keras untuk mencari korban yang hilang dan memberikan pertolongan kepada masyarakat yang terjebak di lokasi-lokasi terdampak. (*)
