Kaltimdaily.com, Samarinda — Pemerintah Kota Samarinda tengah bersiap menghadapi potensi penurunan signifikan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang diproyeksikan mencapai hampir 50 persen. Isu ini menjadi perhatian utama Pemkot karena berpotensi memengaruhi pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga stabilitas ekonomi di ibu kota Provinsi Kalimantan Timur tersebut.
Dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2026, total APBD Samarinda tercatat sebesar Rp 5,3 triliun.
Namun, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (Bapperida) Kota Samarinda, Ananta Fatuhurrazi, menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara dan berpotensi berubah pada tahap pembahasan akhir menjelang pengesahan Raperda APBD pada November mendatang.
Ananta menjelaskan bahwa Pemkot Samarinda saat ini masih menunggu keputusan resmi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait besaran pasti pemangkasan dana tersebut. Meski demikian, pihaknya terus melakukan berbagai langkah antisipatif agar dampak pengurangan tidak terlalu besar terhadap program prioritas kota.
“Beberapa hari terakhir, Bapak Wali Kota terus berkomunikasi secara intens dengan Pemerintah Pusat. Tujuannya jelas, agar program strategis kota tidak terganggu dan tetap bisa berjalan sesuai rencana,” ungkap Ananta, Kamis (9/10/2025).
Ia menambahkan bahwa Pemkot Samarinda juga telah menjalin koordinasi dengan sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian PUPR, serta Kemenkeu, guna melobi agar kebijakan pemangkasan tidak bersifat menyeluruh. Langkah ini dinilai penting mengingat masih banyak program prioritas yang membutuhkan dukungan anggaran penuh.
Meski terdapat proyeksi bahwa nilai APBD 2026 dapat turun hingga Rp 1,8 triliun menjadi sekitar Rp 3,5 triliun, Pemkot memastikan sejumlah program vital tetap dijalankan. “Belanja pegawai dan pelayanan publik tidak akan dikurangi. Kami akan melakukan efisiensi dengan memangkas sektor-sektor yang tidak menjadi prioritas,” tegas Ananta.
Pemerintah Kota Samarinda menegaskan komitmennya untuk menjaga keberlanjutan sepuluh program prioritas Wali Kota Andi Harun, yang berfokus pada pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan ekonomi masyarakat.
Sebagai langkah lanjutan, Pemkot Samarinda juga tengah menyiapkan strategi alternatif melalui optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan peningkatan kerja sama dengan pihak swasta. Upaya ini diharapkan dapat menjaga stabilitas fiskal di tengah ketidakpastian transfer dana dari pusat.
Dengan berbagai langkah antisipatif yang telah disusun, Pemerintah Kota Samarinda optimistis mampu menjaga laju pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dukungan komunikasi aktif antara pemerintah daerah dan pusat diyakini menjadi kunci untuk memastikan seluruh program strategis tetap berjalan sesuai visi pembangunan kota yang berkelanjutan. (*)
