Kaltimdaily.com, Samarinda – DPRD Kota Samarinda bareng Wali Kota Samarinda resmi teken kesepakatan buat ngusung 15 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2025.
Ketua Bapemperda DPRD Samarinda, Kamaruddin, yang ngasih info ini, bilang kalau Raperda ini bakal jadi landasan penting buat kemajuan kota.
Dari total 15 Raperda yang disepakati, 10 diusulin sama DPRD, sementara 5 sisanya dari Pemkot Samarinda.
Isinya macem-macem, mulai dari pengelolaan pemakaman umum, pendidikan Pancasila, pengembangan wisata, sampai pencegahan perkawinan usia anak.
Ada juga Raperda soal penanggulangan TBC & HIV/AIDS, revisi aturan ketenagakerjaan, dan pengelolaan pasar rakyat. Lengkap banget, kan?
Nggak cuma itu, ada juga Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan pengembangan kawasan permukiman sampai tahun 2043.
Ini bukti kalau Samarinda nggak main-main buat ngebangun kota yang lebih tertata dan nyaman.
Kamaruddin ngejelasin kalau pembahasan Raperda ini bakal lewat dua jalur: ada yang dibahas sama Panitia Khusus (Pansus) dan ada yang langsung dihandle Bapemperda. Semua disesuaikan sama tingkat urgensinya.
“Beberapa Raperda dari Pemkot punya tingkat urgensi tinggi, jadi harus cepet kita bahas bareng. Targetnya, dalam enam bulan ke depan, yang skala prioritas bisa jadi Peraturan Daerah (Perda),” kata Kamaruddin.
Biar makin cepat kelar, DPRD dan Pemkot diminta makin solid kerja samanya.
Jangan sampai mandek di tengah jalan gara-gara kurang komunikasi atau administrasi yang ribet.
Masyarakat Samarinda juga diharapin bisa aktif kasih masukan.
Soalnya, Perda yang dibikin ini nantinya bakal langsung nyentuh kehidupan warga sehari-hari. Jadi, makin banyak suara, makin representatif hasilnya! (ADV/DPRDSMR/YN)
