Kaltimdaily.com, Kutim – Warga Kutai Timur (Kutim) kembali melontarkan protes terkait aktivitas kendaraan tambang yang sering melintas di jalan umum.
Pada Senin, 2 Februari 2026, sejumlah spanduk protes dipasang di sepanjang jalan Sangatta sebagai bentuk kekesalan terhadap truk dan bus tambang yang dinilai membahayakan keselamatan pengendara lainnya. Spanduk tersebut mengungkapkan kekecewaan warga yang merasa bahwa keselamatan jiwa manusia seolah dikorbankan demi kepentingan bisnis tambang.
Menurut warga, kendaraan berat yang melintas di jalan umum tidak hanya berisiko membahayakan pengguna jalan lainnya, tetapi juga menambah beban bagi masyarakat sekitar. Mereka juga menyindir pemerintah daerah yang dianggap kurang maksimal dalam mengawasi aktivitas perusahaan tambang. Salah satu kalimat yang mencolok dari spanduk tersebut adalah “lalai pemda bungkam,” yang menegaskan kekecewaan warga terhadap pihak berwenang yang dinilai belum memberikan perhatian serius.
Erwin Febrian Syuhada, Ketua G20 Mei Kabupaten Kutai Timur, sebuah organisasi nirlaba yang kritis terhadap kebijakan publik dan lingkungan, menyatakan bahwa kecelakaan berulang yang melibatkan kendaraan operasional tambang seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah.
Ia menegaskan bahwa jalan umum, yang seharusnya menjadi ruang aman bagi masyarakat, kini justru menjadi jalur berisiko tinggi. “Keselamatan publik harus menjadi prioritas utama dan tidak boleh ada pembangunan atau aktivitas ekonomi yang mengorbankan nyawa warga,” ujarnya.
Sejak beberapa tahun terakhir, kecelakaan maut yang melibatkan kendaraan tambang terus terjadi dengan pola yang hampir serupa. Insiden pertama tercatat pada 10 April 2025, ketika seorang anak berusia 12 tahun, H, tewas tertabrak kendaraan operasional tambang di Simpang Tikungan Sahara, Sangatta Utara. Tragedi ini menambah daftar panjang kecelakaan yang semakin memperburuk citra keselamatan di jalan-jalan umum.
Protes ini semakin menegaskan pentingnya tindakan nyata dari pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan dan memastikan keselamatan warga yang terancam akibat aktivitas kendaraan berat perusahaan tambang. Masyarakat berharap ada perubahan yang signifikan dalam kebijakan pengelolaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan tambang agar tidak ada lagi korban berjatuhan.
Dengan adanya protes ini, diharapkan pemerintah Kutai Timur segera merespons dengan langkah konkret, seperti penerapan regulasi ketat terhadap kendaraan tambang dan peningkatan pengawasan di lapangan. Ke depan, sangat penting untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keselamatan masyarakat, demi menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi seluruh warga Kutim. (*)
Udah tau belum? Kaltimdaily.com juga ada di Google News lhooo..
