Kaltimdaily.com, Samarinda – Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Suparno, angkat suara soal usulan penghapusan biaya perpanjangan SIM dan STNK yang disorot oleh Anggota Komisi III DPR RI, Beni Kabur Harman. Menurutnya, ide ini memang enak buat masyarakat, tapi harus dipikirin lagi dampaknya buat pemasukan negara.
“Kalau buat rakyat sih pasti senang ya kalau SIM gratis. Tapi kalau semua digratiskan, duit negara dari mana? Pajak itu kan salah satu sumber pendapatan utama,” kata Suparno saat ditemui, Senin (24/3/2025).
Dia menegaskan, sektor pendapatan dari tambang atau sumber daya lain belum cukup kuat buat nutupin anggaran kalau biaya perpanjangan SIM dan STNK dihapus. Makanya, perlu ada keseimbangan biar rakyat nggak keberatan tapi negara juga tetap stabil.
Terkait aturan penghapusan kendaraan yang telat bayar pajak lebih dari dua tahun, Suparno bilang aturan ini harus dikaji lebih dalam. Banyak masyarakat yang cuma lihat permukaannya aja tanpa tahu teknis di balik kebijakan tersebut.
“Harus dicek dulu aturannya. Misalnya, kendaraan yang pajaknya mati dua tahun, apa masih di daerah yang sama atau udah pindah ke kota lain?” jelasnya.
Selain itu, dia juga nyentil soal kendaraan dinas yang pajaknya sering telat bayar. Menurutnya, kalau aturan berlaku buat masyarakat umum, kendaraan dinas juga harus ikut aturan yang sama.
“Nggak boleh ada pengecualian! Kalau kendaraan dinas pajaknya mati, itu tanggung jawab bagian aset daerah. Jangan sampai ada standar ganda,” tegasnya.Suparno juga menyoroti banyaknya kendaraan berplat luar yang berkeliaran di Samarinda. Menurutnya, mereka ikut bikin macet dan ngerusak jalan, tapi pajaknya malah disetor ke daerah asal.
“Pakai fasilitas di sini, tapi pajaknya nggak masuk ke kita. Ini harus ada tindakan tegas dari pemerintah biar mereka ikut nyumbang pemasukan daerah,” tambahnya.
Dia berharap pemerintah pusat dan daerah bisa kerja bareng cari solusi yang nggak cuma bikin rakyat senang, tapi juga tetap jaga pendapatan negara biar pelayanan publik tetap jalan lancar. (ADV/DPRDSMR/YN)
