Kaltimdaily.com, Kubar – Ratusan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) yang berasal dari jenjang SD hingga SMA menyatakan akan melakukan aksi mogok kerja mulai Kamis, 18 September 2025. Gerakan ini muncul sebagai bentuk kekecewaan mendalam karena tuntutan mereka terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) belum juga direalisasikan oleh pemerintah daerah.
Koordinator lapangan aksi, Theo Trinita dari SMP Negeri V Eheng, menuturkan bahwa keputusan mogok diambil setelah berbagai langkah persuasif ditempuh. Mulai dari audiensi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, rapat bersama DPRD, hingga bertemu langsung dengan Bupati. Namun, janji pengembalian TPP yang pernah disampaikan kepala daerah tak kunjung diwujudkan.
Para guru menuntut penyetaraan TPP dengan ASN struktural sesuai kelas jabatan, sekaligus menolak kebijakan pemotongan TPP. Menurut mereka, ketimpangan sudah berlangsung lama. ASN struktural bisa menerima lebih dari Rp7 juta, sedangkan guru dengan jabatan setara hanya mendapatkan Rp3,5 juta. Kondisi semakin sulit sejak awal 2025, saat pemotongan TPP diberlakukan. Kini, guru hanya menerima Rp2,5 juta, dan setelah dipotong pajak serta iuran BPJS, jumlah bersihnya sekitar Rp2,3 juta.
Theo menegaskan bahwa para guru sebenarnya tidak ingin melakukan mogok karena sadar akan dampaknya terhadap anak didik. Namun, langkah ini terpaksa diambil karena mereka tidak ingin terus-menerus diberikan janji tanpa kepastian. Guru mendesak agar TPP minimal dikembalikan ke Rp3,5 juta pada APBD Perubahan 2025. Hingga kini, tuntutan itu belum mendapat respons resmi dari pemerintah daerah. Bahkan, beberapa guru mengaku mengalami intimidasi dari pihak tertentu.
Sekitar 90 sekolah di wilayah Kubar dipastikan akan terlibat dalam aksi mogok kerja tersebut. Aksi diproyeksikan akan berlangsung hingga pemerintah memberikan kepastian nyata mengenai pemenuhan tuntutan kesejahteraan guru.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kubar, Bandarsyah, menyampaikan bahwa kesejahteraan guru merupakan isu penting yang harus menjadi prioritas perhatian. Ia berharap aksi mogok tidak berlarut-larut karena pada akhirnya siswa yang paling dirugikan. Menurutnya, pemerintah daerah saat ini tengah melakukan kajian ilmiah bersama Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) untuk mencari solusi yang adil dan mengurangi kesenjangan TPP yang selama ini menjadi keluhan para guru.
Polemik mengenai TPP guru di Kubar ini menunjukkan pentingnya kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan tenaga pendidik. Tanpa perhatian serius, kualitas pendidikan di daerah akan ikut terdampak karena guru sebagai ujung tombak pembelajaran merasa kurang dihargai.
Ke depan, pemerintah daerah Kubar diharapkan dapat segera menindaklanjuti tuntutan tersebut dengan langkah konkret. Komunikasi yang lebih transparan, kebijakan yang berkeadilan, serta komitmen terhadap peningkatan kualitas pendidikan menjadi kunci dalam menyelesaikan persoalan ini. Dengan demikian, para guru bisa kembali fokus mendidik generasi penerus bangsa tanpa terbebani masalah kesejahteraan. (*)
Udah tau belum? Kaltimdaily.com juga ada di Google News lhooo..
