Kaltimdaily.com, Nasional – Langkah Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri yang membekukan penggunaan strobo dan sirine pada mobil patroli pengawal (patwal) mendapat apresiasi luas dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).
Kebijakan ini diambil menyusul tingginya kritik publik terhadap suara sirine tot tot wok wok yang dinilai mengganggu kenyamanan dan psikologis pengguna jalan, khususnya di kawasan padat lalu lintas seperti Jakarta.
Komisioner Kompolnas, Choirul Anam, menilai keputusan tersebut sudah tepat. Ia menyebut bahwa keluhan masyarakat mengenai penggunaan sirine dan lampu rotator berlebihan telah lama muncul.
Menurutnya, sirine seharusnya hanya dioperasikan untuk kondisi darurat, seperti ambulans atau mobil pemadam kebakaran. “Kalau tidak ada keadaan darurat atau kemanusiaan, tidak perlu digunakan. Karena itu, kami mendukung pembekuan penggunaan sirine patwal kecuali untuk kepentingan yang benar-benar mendesak,” ujar Anam, Sabtu (20/9/2025).
Anam juga menekankan bahwa suara sirine tot tot wok wok di tengah kemacetan justru memperburuk stres masyarakat. “Apalagi di Jakarta yang padat, suara keras itu bisa mengganggu psikologi pengguna jalan dan membuat mereka semakin tertekan,” tambahnya.
Sebelumnya, Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho menyatakan bahwa pihaknya resmi menghentikan sementara penggunaan sirine pada mobil patwal. Kebijakan ini diputuskan setelah Polri menerima banyak laporan dari masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media sosial. “Saya membekukan penggunaan suara sirine itu karena masyarakat terganggu, terutama di wilayah yang padat. Ke depan akan kita evaluasi, meski tetap ada aturan khusus kapan sirine bisa dipakai,” jelas Agus di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (19/9/2025).
Agus menambahkan bahwa Polri akan terus mendengarkan masukan dari publik, termasuk dari kalangan muda, untuk menyempurnakan kebijakan lalu lintas. Ia berharap, dengan penghentian penggunaan sirine tot tot wok wok, masyarakat dapat merasakan kenyamanan lebih saat berkendara tanpa harus terganggu suara bising.
Selain itu, Agus juga menyinggung soal kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL). Menurutnya, persoalan ODOL perlu ditangani secara menyeluruh, bukan hanya dengan penindakan. Diskusi antara pemerintah, aparat kepolisian, dan asosiasi pengemudi angkutan barang diharapkan menghasilkan solusi berkelanjutan bagi semua pihak.
Kebijakan penghentian sirine tot tot wok wok ini dipandang sebagai langkah nyata Polri dalam memperbaiki pelayanan publik di jalan raya. Dengan demikian, aparat kepolisian diharapkan lebih bijak dalam menggunakan fasilitas khusus agar tidak menimbulkan keresahan masyarakat.
Ke depan, keberhasilan kebijakan ini akan sangat ditentukan oleh konsistensi aparat dalam menerapkannya. Jika aturan dijalankan dengan disiplin, masyarakat akan semakin percaya bahwa kepolisian benar-benar mendengar aspirasi mereka.
Tidak hanya menciptakan kenyamanan lalu lintas, keputusan ini juga dapat menjadi momentum untuk memperkuat citra Polri sebagai lembaga yang responsif terhadap kebutuhan publik. Dengan begitu, penghentian sirine tot tot wok wok bukan sekadar kebijakan teknis, tetapi juga langkah strategis menuju terciptanya hubungan yang lebih harmonis antara aparat dan masyarakat. (*)
