Kaltimdaily.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) tengah merancang sebuah skema kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota di wilayahnya untuk memberikan dukungan tambahan kepada mahasiswa asal daerah yang tengah menuntut ilmu di kota-kota besar.
Langkah ini diambil sebagai respons terhadap tingginya biaya hidup mahasiswa, khususnya bagi mereka yang berasal dari daerah-daerah terpencil, seperti Kutai Barat dan Mahakam Ulu, yang selama ini mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, mengungkapkan hal ini dalam kuliah umum bertema “GratisPol untuk Pendidikan di Kaltim” yang diadakan di Aula UINSI pada Jumat (28/11/2025). Dalam pemaparannya, Seno Aji menekankan bahwa meskipun program GratisPol telah berhasil mengatasi biaya kuliah mahasiswa, banyak dari mereka yang masih kesulitan dengan biaya hidup sehari-hari, seperti biaya kos dan makan, yang terkadang lebih tinggi dari yang diharapkan.
Sebagai solusi, Pemprov Kaltim membuka peluang bagi pemerintah daerah (Pemda) untuk berkolaborasi dalam menyediakan fasilitas yang dapat mengurangi beban mahasiswa, seperti pemanfaatan asrama mahasiswa milik kabupaten atau kota yang ada di Samarinda. Selain itu, Pemprov Kaltim juga mendorong perusahaan-perusahaan yang memiliki program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk turut memberikan bantuan tambahan dalam bentuk beasiswa atau bantuan biaya hidup.
Skema kolaborasi ini direncanakan akan dimulai setelah dilakukan evaluasi program GratisPol pada tahun 2025. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berharap bahwa kolaborasi antara Pemda, perusahaan, dan pihak terkait lainnya dapat diterapkan mulai tahun 2026. Dengan demikian, skema ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi mahasiswa asal Kaltim yang sedang menjalani pendidikan tinggi di luar daerah, sehingga mereka dapat lebih fokus pada studi tanpa terbebani masalah ekonomi.
Seno Aji menegaskan bahwa tujuan utama dari rencana ini adalah untuk memastikan bahwa mahasiswa asal Kaltim dapat melanjutkan pendidikan mereka tanpa merasa khawatir tentang biaya hidup yang terus meningkat. Dengan adanya dukungan tambahan dari pemerintah dan perusahaan, diharapkan mahasiswa Kaltim bisa lebih maksimal dalam meraih potensi mereka di dunia pendidikan, sekaligus memperkecil kesenjangan sosial antara mahasiswa yang berasal dari kota besar dan daerah-daerah terpencil.
Program kolaborasi ini juga diharapkan dapat memperkuat hubungan antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif dan berkualitas. Pemprov Kaltim berkomitmen untuk terus mendukung mahasiswa Kaltim agar dapat mencapai kesuksesan tanpa terbebani oleh masalah ekonomi yang sering menghalangi perjalanan pendidikan mereka. Dukungan ini menjadi langkah nyata dalam menciptakan pembangunan sumber daya manusia yang lebih merata di seluruh wilayah Kaltim.
Dengan skema baru ini, Pemprov Kaltim berharap mahasiswa Kaltim dapat menjadi lebih kompetitif dan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan daerah setelah mereka menyelesaikan pendidikan mereka. (*)











