Kaltimdaily.com, Kutai Kartanegara — Kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah Ke-11 dengan tema “Hak dan Kewajiban Masyarakat Sipil” resmi digelar di Desa Bhuana Jaya, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada 27 November 2025. Agenda yang diinisiasi DPRD Provinsi Kalimantan Timur ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terkait peran mereka dalam menjaga kualitas demokrasi di daerah.
Acara tersebut dihadiri berbagai unsur masyarakat, mulai dari tokoh adat, pemuda, perangkat desa, hingga kelompok perempuan, yang secara aktif mengikuti dialog dan sosialisasi terkait hak-hak sipil, kesadaran politik, dan tanggung jawab warga negara dalam kehidupan berdemokrasi.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim yang juga Anggota DPRD Dapil Kutai Kartanegara, Akhmed Reza Fachlevi, menegaskan bahwa masyarakat harus memiliki ruang dan kapasitas untuk terlibat dalam proses demokrasi agar pembangunan dapat berjalan secara efektif.
“Penguatan demokrasi tidak hanya berbicara tentang pemilu, tetapi bagaimana masyarakat memahami perannya dalam mengawasi, mengawal, dan memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah. Di Desa Bhuana Jaya ini, saya melihat semangat warga yang luar biasa untuk terlibat dan berpartisipasi,” ujarnya.
Reza menambahkan bahwa kualitas demokrasi sangat bergantung pada keseimbangan antara hak dan kewajiban masyarakat, terutama dalam konteks pembangunan daerah.
“Masyarakat punya hak untuk menyampaikan pendapat, mengakses informasi, dan mendapatkan pelayanan yang adil. Namun, mereka juga memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban, menghormati perbedaan, serta ikut menjaga keberlangsungan pembangunan. Kegiatan ini menjadi sarana agar kesadaran itu semakin kuat,”lanjutnya.
Selain dialog, kegiatan ini juga diisi diskusi interaktif dan hadir sebagai narasumber Endro S Effendi yang membahas tantangan demokrasi di tingkat ddesa, peningkatan partisipasi publik, serta upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat. DPRD Kaltim menegaskan komitmennya untuk terus melaksanakan program berbasis edukasi politik seperti ini di berbagai wilayah Kaltim.
Dengan terselenggaranya kegiatan tersebut, masyarakat Bhuana Jaya diharapkan semakin memahami peran strategis mereka dalam membangun demokrasi yang sehat dan inklusif di Kutai Kartanegara maupun Kalimantan Timur secara keseluruhan.(*)



