Kaltimdaily.com, Nasional – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Mahfud MD sebagai anggota Komisi Reformasi Polri di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/11/2025). Pelantikan tersebut dilakukan bersama sembilan tokoh lainnya berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 122/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Penunjukan Mahfud MD dalam komisi ini dianggap tepat, mengingat rekam jejaknya yang kuat di bidang hukum dan tata negara. Sosok yang lahir di Sampang, Madura, pada 13 Mei 1957 itu dikenal sebagai akademisi sekaligus tokoh politik yang berpengalaman dalam tiga cabang kekuasaan negara: eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Dalam perjalanan kariernya, Mahfud MD pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada 2000–2001. Tak lama berselang, ia juga dipercaya sebagai Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Setelah itu, Mahfud melanjutkan kiprahnya di dunia politik dengan bergabung ke Partai Amanat Nasional (PAN) sebelum akhirnya pindah ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Melalui PKB, ia terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2004–2008 dan duduk di Komisi III yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan.
Mahfud MD kemudian menorehkan sejarah baru saat dipercaya menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam posisinya tersebut, ia dikenal sebagai tokoh yang tegas dalam menegakkan hukum, memperjuangkan reformasi kelembagaan, serta memperkuat prinsip keadilan konstitusional di Indonesia. Integritasnya membuat publik menilai Mahfud sebagai figur yang konsisten menjaga moralitas hukum di tengah dinamika politik nasional.
Pada Pemilihan Presiden 2024, Mahfud sempat maju sebagai calon wakil presiden, memperlihatkan kiprahnya yang tak surut di ranah politik nasional. Kini, melalui Komisi Reformasi Polri, ia kembali mendapat kepercayaan dari pemerintah untuk berperan dalam mempercepat transformasi institusi kepolisian agar semakin profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Keterlibatan Mahfud MD diharapkan mampu memperkuat kerja komisi dalam menyusun strategi pembenahan menyeluruh di tubuh Polri, mulai dari tata kelola internal hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan pengalamannya di bidang hukum dan pemerintahan, Mahfud dinilai dapat memberikan perspektif kritis dan solusi strategis dalam upaya mewujudkan Polri yang berintegritas dan modern.
Langkah Presiden Prabowo menunjuk Mahfud MD juga dipandang sebagai sinyal kuat komitmen pemerintah terhadap reformasi sektor keamanan. Kehadiran tokoh berintegritas seperti Mahfud di dalam komisi ini diyakini akan mempercepat pembenahan kelembagaan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri.
Dengan pengalaman panjang dan reputasi bersihnya, Mahfud MD kembali menegaskan dedikasinya untuk negara. Penugasan barunya di Komisi Reformasi Polri menjadi babak lanjutan dari pengabdian seorang negarawan yang konsisten berjuang demi tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia. (*)
