ADVDPRD SamarindaSamarinda

Ketua Komisi II DPRD Samarinda Minta Sidak Terkait Dugaan Beras Palsu

Avatar
1101
Ketua Komisi II DPRD kota Samarinda, Iswandi. Ft by Yana

DPRD Samarinda Soroti Kasus Beras Palsu, Ketua Komisi II: Harus Ditindak!

Kaltimdaily.com, Samarinda – Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, akhirnya buka suara soal isu dugaan pemalsuan beras premium yang lagi rame banget di berbagai daerah.

Ia mendesak supaya pengawasan distribusi pangan, khususnya beras, harus diperketat dan gak bisa dianggap sepele. Harus ada langkah tegas dari pemerintah maupun aparat penegak hukum.

Iswandi bilang, sampai sekarang DPRD emang belum nerima laporan resmi atau koordinasi langsung dari Dinas Perdagangan Kota Samarinda.

Tapi, dia udah mantau terus lewat berbagai media nasional dan regional. Menurutnya, ini bisa jadi masalah besar karena kejadiannya makin sering dan masif.

“Saya curiga ada sindikat yang main di belakang ini,” ujarnya blak-blakan.

Lebih lanjut, dia bilang kalau masalah ini udah masuk ranah pidana. Bukan sekadar urusan bisnis doang, tapi udah ngelangkahin batas hukum.

“Kalau udah ngomongin pemalsuan, ya itu ranahnya polisi. DPRD tugasnya ngontrol biar masyarakat nggak jadi korban,” tegas politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini.

Demi mastiin gak ada permainan curang di lapangan, Iswandi juga mendorong Dinas Perdagangan buat ngelakuin sidak mendadak ke pasar-pasar dan tempat distribusi beras.

Bahkan, Komisi II DPRD sendiri katanya siap buat turun langsung ke lokasi.

“Kami akan sidak tanpa jadwal. Biar hasilnya real dan nggak disetting,” ucapnya.

Iswandi juga nyorotin soal dugaan praktik nakal kayak beras medium dijual sebagai beras premium, tapi harganya selangit. Kalau ketahuan, menurutnya sanksi administratif harus segera dijatuhkan. Bahkan kalau udah masuk ranah pidana, gak boleh ragu buat bawa ke jalur hukum.

“Ini penipuan ke masyarakat. Harga bisa tembus Rp20 ribu per kilo, tapi kualitasnya gak sebanding,” katanya geram.

Di akhir pernyataannya, Iswandi ngajak semua pihak—mulai dari pemerintah, DPRD, sampai aparat hukum—buat kerja sesuai porsinya masing-masing.

“Pemerintah jalanin aturan, kami DPRD awasi, dan aparat hukum bertindak kalau ada pelanggaran. Ini demi jaga kepercayaan masyarakat soal pangan,” tutupnya.

Di tengah kondisi ekonomi yang serba mahal, isu kayak gini jelas bikin resah masyarakat. Bayangin aja, beli beras mahal-mahal tapi ternyata palsu.

Ini bukan cuma urusan dagang, tapi udah nyentuh soal hak konsumen dan keadilan.

Makanya penting banget buat publik ngakses informasi resmi lewat Link DPRD Samarinda atau media terpercaya lainnya.

Jangan sampai jadi korban manipulasi dan permainan nakal oknum yang cuma mikirin untung sendiri. Yuk, dukung pengawasan bareng-bareng demi ketenangan masyarakat Samarinda! (YN)

Udah tau belum? Kaltimdaily.com juga ada di Google News lhooo..

Site Info Site Info
Exit mobile version