Kaltimdaily.com, Berau – Pemerintah Kabupaten Berau menyatakan sikap tegas terkait penanganan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap seorang anak di bawah umur yang diduga dilakukan oleh seorang anggota Pramuka. Langkah penonaktifan terduga pelaku ditegaskan langsung oleh Bupati Berau Sri Juniarsih Mas, sebagai bentuk ketegasan terhadap pelanggaran hukum dan moral.
Bupati Berau menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan memberikan ruang bagi tindakan yang bertentangan dengan nilai hukum, agama, dan etika sosial. Ia memastikan bahwa status prestasi yang dimiliki terduga pelaku tidak dapat menjadi dasar pembenaran dalam perkara tersebut. “Prestasi tidak bisa menutupi perbuatan yang melanggar moral. Sikap pemerintah jelas, tindakan semacam ini harus diberhentikan,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Berau juga berkomitmen memperketat pengawasan dan memberikan sanksi tegas pada setiap pelanggaran serupa, terutama yang melibatkan anak dan lembaga pembinaan generasi muda. Kasus ini menjadi perhatian publik karena terduga pelaku sebelumnya dikenal aktif serta menerima penghargaan Pramuka Berprestasi tingkat provinsi.
Menanggapi perkembangan tersebut, Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Berau, Syarifatul Sya’diah, menegaskan bahwa dugaan perbuatan pelaku bertolak belakang dengan nilai dasar kepramukaan. Ia menyampaikan dukungan penuh terhadap penegakan hukum serta memastikan korban memperoleh pendampingan yang memadai. “Kami tidak mentoleransi kekerasan terhadap anak dalam bentuk apa pun,” tegasnya.
Syarifatul menambahkan bahwa Gerakan Pramuka Berau akan memperkuat sistem pembinaan dan kedisiplinan bagi seluruh anggota, serta meningkatkan pengawasan kegiatan organisasi untuk mencegah kejadian serupa.
Sementara itu, Kasi Humas Polres Berau AKP Ngatijan membenarkan bahwa penyidikan kasus masih berlangsung dan penyidik belum dapat memberikan informasi lanjutan kepada publik karena proses pemeriksaan masih berjalan.
Kasus ini mendapat perhatian besar dari masyarakat Berau, terutama dari kalangan pemerhati perlindungan anak. Sejumlah lembaga sosial turut mendorong agar proses hukum berjalan terbuka dan berkeadilan bagi korban.
Pemkab Berau berencana menggelar pertemuan dengan berbagai lembaga perlindungan anak guna memperkuat koordinasi dan memastikan langkah-langkah pencegahan lebih efektif di lingkungan pendidikan dan organisasi kepemudaan.“Perlindungan anak tidak boleh berhenti di kasus ini saja, tetapi menjadi komitmen bersama,” demikian pernyataan resmi pemerintah daerah. (*)
Udah tau belum? Kaltimdaily.com juga ada di Google News lhooo..
