Kaltimdaily.com, Samarinda — Komisi III DPRD Kalimantan Timur akhirnya angkat suara soal makin amburadulnya jalan nasional di Kaltim akibat truk tambang yang lewat seenaknya. Dalam audiensi bareng Komisi XII DPR RI di Senayan, Rabu (25/6/2025), mereka tegas minta pemerintah pusat turun tangan dan bikin aturan tegas soal koridor tambang.
Anggota DPRD Kaltim dari Dapil Kutai Barat–Mahakam Ulu, H. Abdul Rahman Agus, nggak mau basa-basi. Ia menyebut aktivitas tambang yang lewat jalan umum bikin warga makin sengsara.
“Koridoran tambang ini bikin stres. Jalan poros Kutai Barat–Samarinda rusak parah. Warga susah lewat, ekonomi jadi lambat, keselamatan pun dipertaruhkan,” kata Abdul Rahman, blak-blakan.
Tapi masalahnya nggak berhenti di situ. DPRD juga menyoroti soal izin tambang yang ngaco, konflik lahan yang nggak kelar-kelar, dan program pemberdayaan masyarakat yang minim banget.
Abdul Rahman menegaskan, DPRD Kaltim nggak anti-investasi, tapi tetap harus ada aturan main.
“Silakan investasi, tapi jangan mentang-mentang. Harus taat hukum, jaga lingkungan, dan berpihak ke rakyat. Jangan datang cuma nguras tambang, ninggalin kerusakan,” tegasnya.
Audiensi ini jadi momen penting buat dorong kebijakan nasional yang lebih fair, apalagi Kaltim udah nyumbang banyak buat negara.
“Kami mau sinergi pusat dan daerah makin kuat. Jangan sampai Kaltim terus-terusan jadi korban tambang ilegal dan koridoran yang liar,” tutupnya.(*)
