Kaltimdaily.com, IKN – Pemerintah memastikan kelanjutan pembangunan IKN tahap kedua dengan menyiapkan anggaran sekitar Rp12 triliun. Dana tersebut akan difokuskan untuk pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif sebagai bagian utama dari infrastruktur pemerintahan di IKN.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menjelaskan bahwa alokasi anggaran tersebut merupakan bagian dari skema kontrak tahun jamak atau multi years contract (MYC) untuk periode 2025 hingga 2027. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta.
Secara keseluruhan, kebutuhan dana untuk pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif di IKN diperkirakan mencapai Rp20 triliun. Namun hingga saat ini, realisasi anggaran baru mencapai sekitar Rp6,7 triliun, sehingga masih terdapat kekurangan pendanaan yang cukup signifikan.
Basuki mengungkapkan bahwa pemerintah telah melakukan penyesuaian terhadap pola pencairan anggaran pembangunan IKN. Jika sebelumnya dirancang dengan komposisi 20 persen pada 2025, 40 persen pada 2026, dan 40 persen pada 2027, kini diubah menjadi 20 persen pada 2025, 20 persen pada 2026, dan 60 persen pada 2027.
Perubahan skema tersebut dilakukan untuk memastikan pembangunan IKN dapat diselesaikan tepat waktu. Dengan porsi terbesar dialokasikan pada tahun terakhir, pemerintah berharap seluruh proyek strategis dapat rampung sesuai target.
Selain mengandalkan APBN, pembangunan IKN juga didorong melalui keterlibatan investasi. Sejak awal, proyek ini dirancang menggunakan kombinasi pembiayaan dari anggaran negara, kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), serta investasi swasta.
Untuk sektor swasta, nilai investasi di IKN telah melampaui Rp70 triliun. Dana tersebut digunakan untuk mendukung pembangunan fasilitas penunjang seperti pusat perbelanjaan, hotel, dan kawasan komersial lainnya.
Sementara itu, skema KPBU dalam pembangunan IKN diproyeksikan memiliki potensi pendanaan yang jauh lebih besar, yakni mencapai Rp165 triliun. Skema ini diharapkan menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung percepatan pembangunan ibu kota baru.
Pemerintah menargetkan kombinasi berbagai sumber pembiayaan tersebut mampu mengurangi ketergantungan terhadap APBN sekaligus mempercepat realisasi proyek di IKN. Dengan strategi ini, pembangunan diharapkan tetap berjalan sesuai rencana.
Ke depan, IKN diproyeksikan menjadi pusat pemerintahan modern yang terintegrasi dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Infrastruktur yang dibangun tidak hanya difokuskan pada fungsi administrasi, tetapi juga pada kualitas lingkungan dan kenyamanan masyarakat.
Dengan progres yang terus berjalan, pemerintah optimistis IKN akan menjadi simbol transformasi pembangunan nasional. Keberhasilan proyek ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi baru sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan di Indonesia. (*)
Udah tau belum? Kaltimdaily.com juga ada di Google News lhooo..
