Kaltimdaily.com, Berau – Pemerintah Kabupaten Berau Tunjukkan Kemajuan Signifikan dalam Penanggulangan Kemiskinan
Pada Selasa, 18 November 2025, Pemerintah Kabupaten Berau menggelar forum evaluasi dan refleksi Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) 2024 di Hotel Palmy Exklusive. Forum ini dipimpin oleh Wakil Bupati Berau, Gamalis, dan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Kepala Bapelitbang Berau, Endah Ernany, tim ahli dari Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (PSEK) UGM, serta narasumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Dalam sesi paparan, Wakil Bupati Gamalis menyampaikan bahwa Kabupaten Berau telah mencapai kemajuan yang cukup signifikan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Angka kemiskinan pada tahun 2021 yang semula berada di angka 6,3 persen berhasil menurun menjadi 5,08 persen pada 2024, dan pada Maret 2025 tercatat lebih lanjut menurun menjadi 4,4 persen.
“Target 5 persen yang telah ditetapkan dalam RPJMD tidak hanya tercapai, tetapi juga terlampaui. Lebih dari enam ribu jiwa berhasil keluar dari garis kemiskinan,” ungkap Gamalis.
Selain angka kemiskinan yang menurun, indikator lain seperti Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga menunjukkan perbaikan signifikan. P1 turun dari 0,95 menjadi 0,41, sementara P2 menurun dari 0,20 menjadi 0,07. Penurunan ini menunjukkan bahwa beban kemiskinan yang dirasakan oleh masyarakat semakin berkurang.
Meski begitu, laporan tersebut mencatat beberapa tantangan yang perlu diatasi, termasuk ketimpangan distribusi kemiskinan yang masih terkonsentrasi di wilayah pesisir dan pedalaman. Selain itu, kelompok perempuan dan anak masih tercatat memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Pengelolaan belanja publik untuk penanggulangan kemiskinan yang mencapai Rp571 miliar pada 2024 juga perlu dievaluasi lebih lanjut agar lebih tepat sasaran. Gamalis menegaskan bahwa efektivitas belanja publik harus lebih presisi agar dapat menurunkan angka kemiskinan dengan optimal.
Sebagai penutup, Wakil Bupati memberikan lima instruksi penting kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Instruksi tersebut antara lain mencakup pemanfaatan data dalam pengambilan kebijakan, pendekatan berbasis masalah di masing-masing wilayah, fokus pada ekonomi produktif, kolaborasi antara berbagai pihak, serta pentingnya keberlanjutan program lintas tahun.
“Penanggulangan kemiskinan adalah komitmen bersama yang harus melibatkan semua elemen masyarakat, bukan hanya tugas satu dinas saja,” tegas Gamalis.
Dengan instruksi tersebut, Pemerintah Kabupaten Berau berharap dapat terus meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan meminimalkan ketimpangan sosial-ekonomi. Menurut Gamalis, penurunan angka kemiskinan yang lebih cepat dan merata akan menjadi hasil dari sinergi antara kebijakan yang tepat, implementasi yang efektif, dan peran aktif masyarakat. Pemerintah Berau berkomitmen untuk terus mengoptimalkan program-program sosial dan ekonomi untuk memastikan kesejahteraan warganya. (*)











