Kaltimdaily.com, Nasional – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan di tengah meningkatnya tekanan fiskal nasional. Peneliti Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies, Riandy Laksono, menilai perlunya langkah strategis untuk menjaga keseimbangan anggaran negara, salah satunya melalui evaluasi penyaluran MBG.
Hingga akhir Maret 2026, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat mencapai Rp240,1 triliun atau setara 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pendapatan negara tercatat sebesar Rp574,9 triliun, sementara realisasi belanja negara telah menyentuh Rp815 triliun atau sekitar 21,2 persen dari total APBN.
Dalam kondisi tersebut, Riandy menilai pengurangan alokasi MBG dapat menjadi salah satu opsi jangka pendek untuk meredam tekanan fiskal. Namun, ia menegaskan langkah tersebut tidak dapat dilakukan secara drastis mengingat skala program yang sudah sangat besar.
Menurutnya, infrastruktur pendukung program MBG telah terbangun secara masif. Hingga kini, sekitar 27.000 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah berdiri dari target total 30.000 unit. Hal ini menunjukkan bahwa hampir 90 persen fasilitas pendukung telah terealisasi di berbagai wilayah Indonesia.
Selain itu, program MBG juga telah menjangkau sekitar 62,35 juta penerima manfaat hingga pertengahan April 2026. Dengan cakupan sebesar itu, pengurangan program secara tiba-tiba berpotensi menimbulkan dampak ekonomi yang luas, termasuk terhadap tenaga kerja dan investasi yang telah digelontorkan.
Riandy menilai pendekatan yang lebih realistis adalah melakukan penyesuaian skala program tanpa menghentikannya secara total. Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah memfokuskan penyaluran MBG kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, seperti kategori miskin dan rentan gizi.
Selain itu, pengurangan frekuensi distribusi MBG juga dinilai dapat menjadi alternatif untuk menekan beban anggaran tanpa menghilangkan manfaat utama program tersebut. Dengan demikian, efisiensi tetap tercapai tanpa mengorbankan tujuan sosial yang ingin dicapai pemerintah.
Di sisi lain, pemerintah diharapkan dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas program MBG, termasuk dari aspek distribusi, ketepatan sasaran, hingga dampaknya terhadap perbaikan gizi masyarakat.
Langkah penyesuaian yang terukur dinilai penting agar program MBG tetap berkelanjutan di tengah keterbatasan fiskal. Kebijakan yang tepat akan menentukan apakah program ini dapat terus berjalan optimal tanpa membebani keuangan negara secara berlebihan.
Ke depan, keseimbangan antara perlindungan sosial dan stabilitas fiskal menjadi tantangan utama dalam pengelolaan APBN. Pemerintah dituntut untuk mampu merumuskan kebijakan yang adaptif terhadap dinamika ekonomi nasional maupun global.
Dengan berbagai pertimbangan tersebut, evaluasi terhadap program MBG diharapkan tidak hanya berfokus pada penghematan anggaran, tetapi juga menjaga manfaat jangka panjang bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. (*)
Udah tau belum? Kaltimdaily.com juga ada di Google News lhooo..
