Kaltimdaily.com, Ekonomi – Potensi pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 menjadi perhatian serius di kalangan legislatif. Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byawati menyatakan dukungannya terhadap pandangan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang membuka kemungkinan penyesuaian anggaran negara apabila kondisi fiskal semakin tertekan.
Menurut Anis, pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipatif jika tekanan terhadap APBN meningkat. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah melakukan penyesuaian anggaran terhadap sejumlah program prioritas, termasuk evaluasi pada program Makan Bergizi Gratis, serta kemungkinan penundaan sebagian proyek infrastruktur yang dibiayai dengan skema multi-years.
Langkah tersebut dinilai sebagai strategi pencegahan apabila defisit APBN 2026 berpotensi melampaui batas aman yang ditetapkan sebesar 3 persen dari produk domestik bruto. Batas tersebut selama ini menjadi acuan penting dalam menjaga stabilitas fiskal nasional.
Anis menjelaskan bahwa tren defisit APBN dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang perlu diwaspadai. Pada tahun 2025, defisit anggaran tercatat sekitar 2,96 persen dari PDB, angka yang tergolong tinggi sejak era reformasi jika tidak memasukkan periode pandemi Covid-19.
Kondisi tersebut menunjukkan ruang fiskal pemerintah semakin terbatas. Karena itu, berbagai skenario pengendalian belanja negara perlu dipersiapkan lebih awal untuk menghindari tekanan anggaran yang lebih besar di masa mendatang.
Potensi pelebaran defisit juga dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal. Salah satunya adalah kemungkinan kenaikan harga minyak dunia yang dipicu ketegangan geopolitik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang berpotensi memengaruhi stabilitas pasar energi global.
Selain faktor global, Anis juga menyoroti asumsi penerimaan pajak dalam APBN 2026 yang dinilai cukup ambisius. Pemerintah menargetkan pertumbuhan penerimaan perpajakan mencapai 21,5 persen, sementara secara alami pertumbuhan penerimaan pajak biasanya berada di kisaran 7,5 persen.
Jika target tersebut tidak tercapai, maka pendapatan negara berpotensi lebih rendah dari yang direncanakan. Kondisi ini dapat mendorong defisit anggaran melewati batas yang telah ditetapkan dalam kebijakan fiskal.
Terkait evaluasi program Makan Bergizi Gratis, Anis menilai langkah tersebut cukup rasional mengingat nilai anggarannya sangat besar, yakni sekitar Rp335 triliun. Besarnya alokasi dana ini juga mendapat perhatian dari lembaga pemeringkat internasional seperti Fitch Ratings yang menilai program tersebut dapat menambah tekanan terhadap belanja negara.
Simulasi risiko yang dilakukan pemerintah juga menunjukkan kemungkinan harga minyak dunia dapat mencapai rata-rata 92 dolar AS per barel dalam satu tahun jika konflik global semakin memanas. Situasi tersebut berpotensi meningkatkan beban subsidi energi dan memperlebar defisit APBN.
Selain Fitch, lembaga pemeringkat global lainnya seperti Moody’s Investors Service juga memberikan perhatian terhadap kondisi fiskal Indonesia. Moody’s bahkan memproyeksikan defisit APBN 2026 dapat mendekati 2,9 persen dari PDB, sedikit lebih tinggi dibanding target resmi pemerintah sebesar 2,69 persen.
Melihat berbagai risiko tersebut, Anis menekankan pentingnya kebijakan fiskal yang hati-hati agar stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga. Setiap keputusan terkait penyesuaian anggaran harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan program pembangunan yang sedang berjalan.
Ia juga mengingatkan bahwa pengelolaan defisit yang sehat merupakan kunci menjaga kepercayaan investor terhadap ekonomi Indonesia. Jika fiskal tetap stabil, maka daya tahan ekonomi nasional terhadap gejolak global akan semakin kuat.
Ke depan, koordinasi antara pemerintah dan DPR dinilai sangat penting untuk memastikan kebijakan fiskal tetap seimbang antara menjaga stabilitas anggaran dan memenuhi kebutuhan pembangunan nasional. Langkah-langkah strategis tersebut diharapkan mampu menjaga defisit tetap terkendali sekaligus mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia. (*)
Udah tau belum? Kaltimdaily.com juga ada di Google News lhooo..
