Kaltimdaily.com, Mahulu – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) dan DPRD Mahulu resmi menyepakati Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Kesepakatan itu dibahas dalam rapat paripurna yang digelar di Aston Hotel Samarinda, Selasa, 16 Juli 2025.
Rapat penting ini langsung dipimpin oleh Ketua DPRD Mahulu, Devung Paran, dan dihadiri oleh Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh, Sekkab Stephanus Madang, unsur FKPD, serta para pejabat di lingkup Pemkab Mahulu. Momen ini jadi bukti kuat sinergi antara eksekutif dan legislatif di Mahulu.
Dalam sambutannya, Bupati Bonifasius menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi ke seluruh anggota DPRD yang udah mendukung penuh proses ini. Menurutnya, dukungan dari semua fraksi menunjukkan kemitraan yang solid dan saling menguatkan demi pemerintahan yang makin transparan dan bertanggung jawab.
“Kami sangat mengapresiasi pemandangan akhir fraksi-fraksi yang udah setuju Raperda ini disahkan jadi Perda,” ujar Bupati Bonifasius.
Lebih lanjut, ia juga menyebut pengelolaan keuangan Pemkab Mahulu selama 2024 berjalan dengan baik. Bahkan Mahulu kembali dapet opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI — dan ini udah keenam kalinya berturut-turut, lho!
Pemkab Mahulu juga berkomitmen buat terus nindaklanjuti catatan strategis dari DPRD sebagai dasar evaluasi dan perbaikan kebijakan pembangunan ke depannya. Targetnya, tata kelola APBD bakal makin efisien, tepat guna, dan berdampak langsung buat masyarakat.
Rapat paripurna ini ditutup dengan penandatanganan dokumen persetujuan bareng serta sesi foto rame-rame bareng semua peserta. Ini bukan cuma simbolis, tapi juga bukti komitmen bersama demi Mahulu yang lebih baik.
Dengan disahkannya Raperda ini, Mahulu makin menunjukkan komitmennya buat membangun sistem pemerintahan yang modern dan akuntabel. Kolaborasi yang terjalin antara eksekutif dan legislatif patut jadi contoh daerah lain.
Semoga ke depan, anggaran yang dikelola Pemkab Mahulu bener-bener bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh warga, terutama di sektor pelayanan publik, pendidikan, dan infrastruktur. Masyarakat Mahulu pantas dapet yang terbaik! (*)
