Kaltimdaily.com, Kutai Barat — Pentingnya peran masyarakat sipil dalam menjaga mutu demokrasi kembali disuarakan dalam Sosialisasi Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-11 yang digelar di Gedung BPU Melak Ulu, Kecamatan Melak yang berlangsung pada Jumat (28/11/2025) menghadirkan narasumber M. Aidil Shiddiq dan Martoyosan, dengan M. Rendi Rifaldy sebagai moderator.
Dalam kegiatan tersebut, masyarakat diperkenalkan tentang konsep masyarakat sipil (civil society), yang meliputi LSM, organisasi keagamaan, kelompok pemuda, hingga komunitas lokal yang berperan sebagai penyeimbang kekuasaan negara.
Anggota DPRD Kaltim dari Dapil Kutai Barat–Mahakam Ulu, Abdul Rahman Agus, menekankan bahwa keberadaan masyarakat sipil merupakan kunci terciptanya pemerintahan yang transparan dan berpihak pada rakyat.
“Civil society itu benteng demokrasi. Masyarakat harus berani mengawasi, menyampaikan pendapat, dan terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan. Demokrasi tidak boleh hanya menjadi urusan pemerintah saja,” tegasnya.
Abdul Rahman Agus menyebut bahwa masyarakat Kubar dan Mahulu memiliki karakter kuat dalam gotong royong dan solidaritas, yang menurutnya menjadi modal sosial penting dalam membangun partisipasi publik.
“Kita ingin masyarakat bisa mandiri, kritis, dan tetap menjaga etika dalam ruang publik. Partisipasi yang sehat akan membuat pemerintahan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Kegiatan berlangsung interaktif, dengan peserta berdiskusi mengenai bagaimana organisasi lokal dapat mengambil peran dalam mengawasi kebijakan dan mengadvokasi kepentingan masyarakat.(*)
Udah tau belum? Kaltimdaily.com juga ada di Google News lhooo..
