Kaltimdaily.com, Kutai Kartanegara – Pengawasan terhadap proyek infrastruktur yang dibiayai APBD Kaltim menjadi perhatian Komisi III DPRD Kaltim. Dewan meminta setiap pekerjaan tidak sekadar mengejar penyelesaian fisik, tetapi juga harus menjamin kualitas sesuai spesifikasi teknis.
Hal itu ditegaskan Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, saat melakukan monitoring bersama Dinas PUPR Kaltim di Kecamatan Muara Jawa dan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Senin (2/11/2026).
Dalam peninjauan tersebut, Reza didampingi Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Sayid Muzziburachman. Dua lokasi yang menjadi perhatian yakni proyek penanganan turap longsor di Kelurahan Dondang dan peningkatan badan jalan di Handil Baru, Samboja.
Reza mengatakan, pengawasan dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran daerah benar-benar menghasilkan pembangunan yang sesuai perencanaan, baik dari sisi spesifikasi, ketepatan waktu maupun kualitas pekerjaan.
Di Kelurahan Dondang, pekerjaan penanganan turap longsor pada jalan poros penghubung Sanga-Sanga dan Muara Jawa telah mencapai progres 62 persen.
Ia berharap pengerjaan segera dituntaskan tanpa mengabaikan keselamatan masyarakat yang masih menggunakan jalur tersebut.
“Pada kegiatan pembangunan turap, progres pekerjaan sudah 62 persen. Kita berharap pekerjaan ini bisa selesai secepatnya. Selama pekerjaan ini berlangsung, kami mengimbau kepada masyarakat pengguna jalan untuk tetap mengutamakan keselamatan dalam berkendara,” ujar Reza.
PPK Pembangunan Jalan Turap/Talud/Bronjong Jalan Jembatan Sanga-Sanga-Dondang, Hendri Wisnu Winata, menyampaikan bahwa pekerjaan penanganan longsoran di titik pertama sudah mencapai 62 persen. Sementara di titik kedua masih dilakukan pekerjaan pemasangan plat.
Proyek tersebut ditargetkan selesai pada 29 November 2026 sesuai masa kontrak.
Selanjutnya, rombongan meninjau pekerjaan peningkatan badan jalan di Handil Baru, Kecamatan Samboja. Pada lokasi ini, progres pekerjaan baru berkisar 10 persen.
Reza menjelaskan, rendahnya progres tidak terlepas dari proses lelang yang memerlukan waktu sehingga kontrak pekerjaan baru ditandatangani pada 5 Oktober 2026.
Meski demikian, ia mengingatkan kontraktor pelaksana agar tidak menjadikan keterlambatan awal sebagai alasan untuk mengesampingkan mutu pekerjaan.
“Kami berharap kontraktor pelaksana dapat menyelesaikan pekerjaan dan yang menjadi prioritas adalah hasil pekerjaannya. Jangan sampai anggaran besar, tetapi hasilnya tidak sesuai,” tegasnya.
Tak hanya meminta kontraktor bertanggung jawab, Reza juga mendorong Dinas PUPR Kaltim bersama masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya pembangunan.
Menurutnya, apabila ditemukan kekurangan atau hasil pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, harus segera dilakukan evaluasi dan perbaikan oleh pihak pelaksana bersama dinas terkait.
“Apabila nantinya ditemukan kekurangan atau ketidaksesuaian dalam pekerjaan, kami meminta pihak pelaksana dan dinas terkait segera melakukan evaluasi dan perbaikan sesuai ketentuan,” tambahnya.
Selain persoalan kualitas jalan, Reza turut menyoroti kebutuhan penerangan di kawasan tersebut. Ia menyebut telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kaltim agar dapat segera membantu penyediaan lampu penerangan jalan.
Menurutnya, penerangan jalan menjadi salah satu faktor penting untuk mendukung keselamatan pengendara, terutama masyarakat yang melintas pada malam hari.
Ia berharap koordinasi lintas instansi tersebut dapat segera ditindaklanjuti, sehingga pembangunan infrastruktur tidak hanya menghasilkan jalan yang lebih baik, tetapi juga memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan.(*)
Udah tau belum? Kaltimdaily.com juga ada di Google News lhooo..
