Demo Panas di Balikpapan, Warga Geruduk Pemkot Gara-Gara PBB Naik Gila-Gilaan!
Kaltimdaily.com, Balikpapan – Senin (25/8/2025) suasana Balikpapan mendadak panas gara-gara aksi demo menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Massa yang tergabung dalam Aliansi Balikpapan Melawan (Bakwan) kompak turun ke jalan. Mereka nggak cuma minta penundaan, tapi ngotot supaya kebijakan kenaikan PBB itu dibatalkan total. Koordinator aksi, Hendrikus, bilang kalau tarif PBB yang melonjak parah bikin warga makin sesak napas. Menurutnya, Pemkot harus lebih peka sama kondisi masyarakat, bukan malah makin ngebebanin.
Aksi protes ini dipicu oleh tagihan PBB yang naiknya nggak masuk akal. Ada yang awalnya cuma Rp306 ribu, tiba-tiba meledak jadi Rp9,5 juta! Pemkot Balikpapan buru-buru klarifikasi dan nyebut lonjakan itu gara-gara salah pencatatan Zona Nilai Tanah (ZNT). Katanya sih, data udah diperbaiki dan Pemkot juga buka ruang pengaduan ke BPPDRD, plus kasih stimulus diskon sampai 90 persen. Tapi ya gitu, massa tetap keras kepala minta kenaikan dibatalin total, bukan sekadar ditunda.
Asisten Bidang Tata Pemerintahan Setdakot Balikpapan, Zulkifli, ngejelasin kalau penyesuaian tarif PBB sebenernya ngikutin kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Harga tanah di Balikpapan memang meroket, apalagi sejak ada pembangunan IKN dan jalan tol. Contohnya, tanah di Kariangau yang dulu cuma puluhan ribu per meter, sekarang bisa tembus jutaan. Walau begitu, Pemkot akhirnya mutusin buat nunda kenaikan dan balikin tarif ke angka tahun sebelumnya.
Zulkifli juga janji, data yang salah bakal diperbaiki dan warga yang keburu bayar lebih bakal dikasih kompensasi tahun depan. Misalnya ada yang ditagih Rp9 juta, setelah revisi ternyata cuma Rp617 ribuan. Kebijakan ini dipastikan berlaku sampai akhir 2025 biar warga nggak makin resah.
Sementara itu, Pemkot Balikpapan masih ngejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp1,3 triliun di tahun ini. Kepala BPPDRD, Idham Mustari, optimis karena sampai Agustus 2025 realisasi PAD udah tembus 70 persen, mayoritas disumbang pajak daerah. Tingginya tingkat kepatuhan warga Balikpapan dalam bayar pajak bikin pemkot makin semangat ngejar target.
Biar makin gampang, Pemkot dorong sistem pembayaran online dan digitalisasi data objek pajak. Langkah ini diharap bisa bikin proses lebih transparan, nutup celah kebocoran, dan nambah basis wajib pajak. Dengan begitu, target PAD tetap bisa dikejar tanpa bikin warga terlalu terbebani.
Kasus kenaikan PBB di Balikpapan ini jadi pengingat penting buat pemerintah daerah supaya lebih hati-hati dalam bikin kebijakan. Transparansi data dan komunikasi yang jelas ke masyarakat adalah kunci biar nggak muncul gejolak. Warga juga berharap keputusan soal PBB benar-benar berpihak pada kondisi ekonomi rakyat kecil, bukan sekadar mengejar angka pemasukan daerah.
Ke depan, dialog antara Pemkot Balikpapan dan masyarakat bisa jadi titik balik untuk nyari solusi terbaik. Kalau semua pihak mau terbuka, bukan nggak mungkin masalah ini bisa diselesaikan dengan win-win solution: PAD tetap aman, warga pun nggak merasa dizalimi. (*)
Udah tau belum? Kaltimdaily.com juga ada di Google News lhooo..
