Kaltimdaily.com, IKN – Pemindahan ibu kota ke IKN di Penajam Paser Utara (Kalimantan Timur) terus jadi perdebatan. Kali ini, Bambang Haryo Soekartono, anggota Komisi VII DPR, mendesak pemerintah buat segera evaluasi rencana ini. Menurutnya, evaluasi ini penting supaya pengembangan IKN nggak cuma mengejar target tapi juga nggak memberatkan masyarakat. Terutama soal infrastruktur transportasi yang harus siap supaya mobilitas ke IKN bisa lancar.
Bambang ngasih peringatan kalau misalnya 2 juta orang harus bepergian ke IKN, dan tiket pesawat diperkirakan sekitar Rp 1,5 juta, maka biaya transportasi bisa mencapai Rp 6 triliun untuk perjalanan pulang-pergi. Itu baru transportasi, belum akomodasi yang bisa nambah Rp 2 triliun per hari. Jadi total biaya bisa tembus Rp 8 triliun per hari, atau sekitar Rp 2,9 triliun per tahun. Masalah lain adalah kapasitas transportasi udara yang terbatas, karena Indonesia cuma punya 450 pesawat yang bisa tampung 360 ribu penumpang per hari, sementara yang dibutuhkan itu bisa 2 juta penumpang.
Di sisi lain, Mohamad Toha, anggota Komisi II DPR, juga mendukung Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur sebelum pemindahan ibu kota dilakukan. Menurut Toha, pemindahan ibu kota ini nggak bisa cuma jadi simbolisme. Harus ada kesiapan penuh, mulai dari fasilitas, akses transportasi, hingga jaringan komunikasi yang mumpuni. Pokoknya, jangan sampai IKN cuma jadi lokasi kosong tanpa fungsi nyata buat pemerintahan.
Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara, juga menyebut bahwa fasilitas dan infrastruktur jadi syarat utama untuk menandatangani peraturan presiden soal pemindahan ibu kota. Pemerintah menargetkan, dalam tiga tahun ke depan, infrastruktur di IKN bisa rampung. Mereka tetap komitmen untuk ngebut pengembangan IKN, meski ada usulan moratorium untuk pengembangan sementara waktu.
Dari pernyataan-pernyataan yang muncul, satu hal yang jelas: kesiapan infrastruktur jadi hal yang nggak bisa ditawar dalam proses pemindahan ibu kota ini. Tanpa infrastruktur yang memadai, impian IKN sebagai pusat pemerintahan baru bisa terganggu, dan ini bakal berdampak ke seluruh rakyat Indonesia.
Bagi masyarakat, IKN punya potensi besar untuk jadi simbol kemajuan Indonesia di masa depan. Tapi yang lebih penting, pemerintah harus pastikan bahwa infrastruktur dan akses transportasi benar-benar siap sebelum segala sesuatunya dipindahkan. Jadi, mari kita lihat bagaimana IKN berkembang ke depannya, dan berharap ini bisa jadi langkah maju bagi Indonesia. (*)543
Udah tau belum? Kaltimdaily.com juga ada di Google News lhooo..
