Kaltimdaily.com, Bontang – Pemerintah Kota Bontang bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara resmi menyahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Tahun 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD pada Sabtu, 29 November 2025. Pengesahan ini menjadi langkah strategis dalam mengelola anggaran daerah, terutama di tengah tekanan berat akibat pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat.
Dalam rapat tersebut, Badan Anggaran DPRD mengumumkan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2026 yang akhirnya disepakati bersama oleh pihak eksekutif dan legislatif.
Anggaran belanja daerah untuk 2026 ditetapkan sebesar Rp1,990 triliun, sementara pendapatan daerah diperkirakan hanya mencapai Rp1,667 triliun, yang menimbulkan defisit sebesar Rp323,38 miliar.
Defisit ini sebagian besar akan ditutupi menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Rustam, anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bontang, menegaskan bahwa penyusunan APBD 2026 dilakukan dengan prinsip kehati-hatian fiskal, sambil tetap berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Ia menyatakan bahwa APBD bukan sekadar dokumen anggaran, tetapi juga merupakan komitmen pemerintah untuk menyediakan pelayanan dasar yang berkualitas bagi warga Bontang.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menyampaikan bahwa penyusunan APBD 2026 dilakukan dalam situasi fiskal yang penuh tantangan. Pemangkasan besar-besaran dana transfer pusat sangat mempengaruhi struktur anggaran daerah.
Sebelumnya, pendapatan daerah diperkirakan bisa mencapai Rp2,678 triliun, namun setelah adanya koreksi terhadap Transfer ke Daerah (TKD), angka tersebut turun drastis menjadi Rp1,667 triliun, mengalami penurunan sebesar 37,76 persen. Penurunan terbesar berasal dari dana transfer pusat yang tergerus hampir setengahnya, dari Rp2,046 triliun menjadi Rp1,041 triliun.
Meski menghadapi keterbatasan fiskal, Pemkot Bontang dan DPRD tetap berkomitmen untuk menjaga sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Beberapa prioritas yang diusulkan meliputi revitalisasi sarana-prasarana sekolah, penguatan operasional rumah sakit, penanganan banjir, serta pembangunan infrastruktur di Bontang Barat.
Selain itu, DPRD juga mendorong percepatan proses lelang proyek dan penyesuaian harga satuan material guna mempercepat realisasi anggaran. Pemerintah daerah juga diharapkan untuk memanfaatkan dana alternatif seperti Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung program-program prioritas.
Dalam sambutannya, Neni Moerniaeni menegaskan bahwa meskipun menghadapi keterbatasan fiskal, semangat pembangunan harus tetap dijaga.
“Kami menyesuaikan angka, namun arah pembangunan tetap konsisten. Setiap rupiah yang ada harus digunakan dengan tepat sasaran,” ujarnya. Raperda APBD 2026 ini selanjutnya akan diajukan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk evaluasi sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. Sebagai perbandingan, APBD Bontang 2025 mencapai Rp3,1 triliun, yang menunjukkan penurunan signifikan pada tahun 2026 akibat perubahan struktur pendapatan daerah.
Kendati ada tantangan besar dalam pencapaian target pendapatan, Pemkot Bontang tetap fokus untuk memastikan bahwa proyek pembangunan yang mendukung kesejahteraan masyarakat dapat tetap berjalan. Pemerintah daerah juga berkomitmen untuk melakukan evaluasi terhadap setiap program agar lebih efisien dan tepat sasaran, serta memastikan bahwa anggaran yang terbatas dapat dimanfaatkan dengan optimal untuk kepentingan publik.
Dengan adanya penyusunan APBD yang lebih realistis ini, diharapkan Bontang dapat tetap menjaga kualitas pelayanan publik, meskipun harus berhadapan dengan tantangan fiskal yang semakin besar. Pemerintah daerah juga akan terus memantau perkembangan anggaran dan melakukan penyesuaian agar pembangunan tetap berjalan dengan baik, tanpa mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat. (*)
Udah tau belum? Kaltimdaily.com juga ada di Google News lhooo..
